Dear pemerintah, sudahkah sistem seleksi PTN kita benar-benar adil dan setara?

Dua bulan yang lalu, aku mendapatkan kabar kalau teman seangkatanku yang seharusnya kuliah bersamaan denganku tahun ini, terpaksa harus gap year karena dia tidak lulus ujian masuk PTN alias UTBK.

Padahal, kemampuan akademiknya sebenarnya cukup baik. Sewaktu mengerjakan tes kemarin, dia bisa mendapatkan skor yang menyentuh angka 700 dan 800-an pada sejumlah subtes. Menurutku, angka tersebut terbilang bagus karena berada di atas skor rata-rata yang dirilis panitia dan menunjukkan kalau dia sebetulnya capable untuk mengerjakannya.

Namun, kemudian aku memahami bahwa persoalannya tidak sebatas bisa atau tidak bisa.

Sebagai seorang dengan disleksia, tidak mudah bagi temanku untuk mengerjakan subtes literasi dengan tulisan panjang dan padat. Misalnya, ketika membaca, dia merasa kalau teksnya sering terbalik atau tertukar. Huruf-hurufnya seakan berputar. Kata di depan, menjadi di belakang. Atau sebaliknya. Butuh berbagai penyesuaian seperti kustomisasi font dan tata letak teks untuk mengurangi kesulitannya.

Sayang sekali, UTBK belum menyediakannya sehingga dia harus berusaha lebih keras dan akhirnya mesti berjuang lagi pada tahun depan.

Sebagai seorang mahasiswa baru yang telah merasakan seperti apa UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer), kuakui bahwa itu memang sistem paling adil untuk seleksi masuk PTN. Namun, setelah melihat apa yang dialami oleh temanku, rupanya adil bukan hanya tentang soal dan waktu yang sama untuk setiap peserta.

Keadilan semestinya juga dapat memberikan kesempatan yang sama bagi setiap peserta untuk menunjukkan kemampuannya dengan maksimal, mau bagaimana pun latar belakang dan kondisi yang dialami oleh mereka.

Oleh karena itu, aku ingin pemerintah dan pihak panitia yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan ujian supaya lebih memerhatikan kebutuhan teman disabilitas.

Dalam hal ini, pemerintah dapat mendengar masukan dari teman-teman disabilitas, memahami sudut pandang mereka dengan mengadakan dialog bersama, dan menyalurkan kebutuhan mereka kepada panitia. Sedangkan penyelenggara, bisa menyediakan fitur penunjang seperti kustomisasi tampilan dan penyesuaian tata letak teks.

Pelaksanaan UTBK juga dapat mencontoh SAT, ujian berstandar internasional yang menyediakan opsi akomodasi seperti perpanjangan waktu, penyesuaian jeda istirahat, sampai aksesibilitas tambahan seperti pengaturan ukuran teks dan text-to-speech bagi peserta disleksia yang membutuhkannya.

Menurut Solin dkk. (2025), data dari Ketua Pelaksana Harian Asosiasi Disleksia Indonesia menuturkan bahwa 5 juta dari 50 juta jumlah anak sekolah di Indonesia mengalami disleksia dengan rata-rata 2 juta kasus setiap tahunnya. Dengan angka tersebut, adanya kebijakan yang berpihak kepada disabilitas dapat memberikan mereka kesempatan yang setara untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Oleh karena itu, pemerintah perlu membuat sistem yang inklusif dan bisa menjangkau setiap peserta dengan adanya penambahan penunjang teknis pada platform ujian dan perubahan terhadap regulasi yang menjadi dasar dalam pelaksanaannya, supaya tidak ada lagi calon pengacara dan insinyur yang kalah sebelum bertempur akibat keterbatasan.

Sistem yang adil dan setara bukan hanya sekadar memberikan ujian yang serupa, tetapi memastikan bahwa semua yang mengikutinya punya kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya.

Sumber Referensi:

• Statistik nilai UTBK 2026 Resmi Dirilis SNPMB.ID, Cek Skor Maksimalnya. Diakses melalui https://utbkcak.com/stati stik-nilai-utbk-2026/ pada 3 September 2026.

• Titi Ramadhani Solin, Aryoni Ananta, & Mutia Budhi Utami. (2025). Perancangan Kampanye Sosial Tentang Disleksia Untuk Meningkatkan Awareness Dan Pemahaman Pada Masyarakat. Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara, 1(2), 264–273.

Foto: Dokumentasi Penulis

Generasi PINTAR

More Empathy, Less Apathy

Kontak Kami

: info@generasipintar.org

© 2025. All rights reserved.

E-mail

Yogyakarta, Indonesia

Jakarta, Indonesia