Dear Pemerintah, kalau perut harus kenyang dan ompreng harus penuh, kenapa akses buku justru dibiarkan lapar? #JujurJanggal

Aku suka membaca. Semakin sering membaca, semakin terasa bahwa hobi ini bukan sesuatu yang murah. Satu buku bisa menghabiskan uang yang sebenarnya bisa digunakan untuk kebutuhan pokok yang lain. Tapi lama-lama membaca terasa seperti hobi yang lebih mudah dinikmati orang yang punya daya beli. Padahal, “mencerdaskan kehidupan bangsa” bukan kalimat yang seharusnya hanya berlaku bagi orang yang mampu membayar saja.

Karena itu, akses perpustakaan digital seperti iPusnas sangat berarti buatku. Aku bisa membaca e-book secara legal. Bagi orang yang punya minat baca tetapi tidak selalu punya kemampuan membeli buku, akses digital gratis bukan kemewahan, tetapi jembatan. Masalahnya, jembatan itu belum selalu bisa diandalkan. Aplikasi ini sendiri sering error di beberapa perangkat, terutama di iOS, dan kuota pinjamnya yang terbatas.

Untungnya ada Jaklitera, aplikasi pinjam buku gratis yang terintegrasi dengan beberapa Perpustakaan Jakarta. Memang membantu, tetapi tidak semua orang bisa menggunakannya dengan mudah. Contoh masalahnya adalah pengguna dengan KTP non-Jakarta wajib mengunggah surat keterangan domisili untuk verifikasi dan aksesnya hanya melalui titik-titik lokasi di Jakarta.

Akhirnya, kombinasi buku mahal, Jaklitera yang jangkauannya terbatas, dan iPusnas yang belum selalu dapat diandalkan membuat akses terhadap bacaan legal belum benar-benar setara.

Dari situ aku sadar bahwa persoalannya bukan sekadar ada atau tidaknya buku, persoalannya adalah akses yang tersedia belum tentu adalah akses yang inklusif dan mudah dijangkau semua orang.

Bukan juga sekedar masalah teknis, jelas ini soal negara yang lebih memprioritaskan program "Makanan Bergizi Gratis", yang padahal dalam proses pelaksanaannya kerap dipertanyakan dan gratisnya dibayar mahal lewat anggaran negara.

Maraknya pembajakan buku juga menunjukkan bahwa akses legal terhadap bacaan masih menjadi persoalan. Pemberantasan pembajakan tidak cukup hanya dengan menindak sumber ilegal. Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan lebih banyak jalur legal yang murah, mudah, dan benar-benar dapat diakses masyarakat, baik melalui perpustakaan digital maupun perpustakaan fisik.

Harapanku sederhana saja.

Aku ingin pemerintah membangun ekosistem akses buku, bukan sekadar menambah daftar aplikasi. Perpustakaan digital perlu diperkuat, tetapi akses digital sendiri merupakan privilege, karena tidak semua orang punya gawai, internet, atau kondisi yang memungkinkan mereka membaca daring. Karena itu pemerintah juga perlu memperkuat perpustakaan sekolah dan umum, perpustakaan keliling, taman baca, serta ruang baca publik. Jaklitera menunjukkan bahwa integrasi layanan digital dan perpustakaan fisik sebenarnya mungkin dilakukan, tantangannya adalah memastikan model akses semacam ini tidak berhenti sebagai keistimewaan wilayah tertentu. Harus ada lebih banyak pintu menuju buku, agar kesempatan membaca tidak bergantung pada seberapa tebal dompet seseorang, di mana ia tinggal, perangkat apa yang ia punya, atau seberapa banyak waktu yang bisa ia luangkan.

Aku tidak ingin membaca menjadi hobi mahal yang hanya mudah dijalankan orang yang mampu.

Karena generasi cerdas tidak dibangun hanya dari apa yang mereka makan hari ini, tetapi juga dari apa yang mereka baca, pikirkan, dan wariskan kepada generasi berikutnya.

Foto: Canva/Lia Wakhyuni

Generasi PINTAR

More Empathy, Less Apathy

Kontak Kami

: info@generasipintar.org

© 2025. All rights reserved.

E-mail

Yogyakarta, Indonesia

Jakarta, Indonesia